kampanye hitam ataupun black campaign melalui media sosial, seperti facebook serta twitter mulai marak menjelang pemilihan gubernur/wakil gubernur dalam nusa tenggara barat selama mei 2013 serta pemilu anggota legislatif 2014.
ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) ntb m khuwailid pada mataram, rabu, mengatakan kaum pendukung dan simpatisan pasangan calon tertentu memanfaatkan media sosial agar menyerang pribadi juga memfitnah pasangan kandidat lain, itulah dan calon anggota legislatif.
kampanye dengan media sosial serta jejaring sosial, semisal facebook juga twitter diatur di peraturan komisi pemilihan publik (pkpu) no. 1/2012 tenntang melalui kampanye legislatif. namun agar pilkada tidak ada diatur secara jelas, ujarnya.
namun, ujarnya, ini mesti dipahami secara substansi dari masalah tersebut, sekalipun tidak diatur dengan normatif pada pkpu tenntang melalui pilkada, ada perbuatan hukum dan dilarang, semisal menghasut, memfitnah serta menhina pihak lain.
Informasi Lainnya:
- Promosi di Media Online
- Menghilangkan bekas jerawat
- Cara Aman membersihkan Jerawat
- Promosi Bisnis Online
ia menungkapkan, di hal ini apakah perbuatan tersebut ditarik ke tindak pidana pemilu atau, pada keuntungan ini bawaslu mampu mengikuti aksi pas peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila banyak laporan perihal gal tersebut.
kami mampu menikmati dari tema besar, apabila itu dilakukan selama momen kampanye pemilu, tapi ini mesti melibatkan banyak bagian agar adalah kesepahaman bersama. selama kasus itu bisa mencari undang-undang perihal infomasi teknologi elektronik (ite), katanya.
upaya iini, menurut dia, supaya pilkada maupun pemilu anggota legislatif bersih dari hal-hal dan tidak produktif, sebab berdasarkan undang-undang kampanye tersebut diselenggarakan selama rangka memberikan studi politik pada masyarakat.
karena itu masalah ini harus diskusikan dengan aparat penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian juga pengadilan, kpu, kpid serta bawaslu agar ada Salah satu pemahaman. kalau ditarik ke tindak pidana pemilu, dengan begini polisi mampu memproses, katanya.
khuwailid menyampaikan, selama ini telah ada ruang kosong, karena masalah ini tidak diatur dengan tegas selama regulasi dan banyak. tapi lubang tersebut mesti ditutup, namun ini tidak dapat cuma dilaksanakan bawaslu dan kpid sendiri, karena keuntungan tersebut adalah otoritas institusi lain.
ketua komisi penyiaran indonesia daerah (kpid) ntb badrun am mengakui akhir-akhir ini media online tergolong pesan singkat serta sms serta jejaring sosial ada dimanfaatkan agar kampanye hitam.
tidak bisa dipungkiri menjelang pemilihan gubernur/wakil gubernur ntb 2013 serta pemilu anggota legislatif 2014 banyak bagian dan menggunakan media online agar kampanye termasuk black campaign ataupun kampanye hitam, katanya.