Alumni IPB: hentikan diskriminasi peradilan Ricksy Prematuri

diskriminasi peradilan kepada ricksy prematuri, tersangka dugaan bioremediasi (pemulihan lahan tanah yang tercemar limbah migas secara biologis) fiktif selama lahan chevron untuk dihentikan sebab perkara ini hanya memunculkan preseden hukum yang menafikan keadilan.

perkara ini dan memunculkan preseden hukum dan menafikan keadilan terdakwa yang lain dan mengganggu cuaca investasi dalam kalangan industri migas indonesia, ujar juru bicara alumni institut pertanian bogor (ipb) ahmad mukhlis yusuf kepada wartawan pada jakarta, rabu.

menurut mukhlis, tersangka ricksy dan empat tersangka lainnya selama pengadilan tipikor jakarta pusat supaya membeli hak hukum menghadirkan saksi ahli yang kompeten.

kami telah mencatatkan permohonan pemantauan atas proses peradilan dan sedang berjalan, supaya majelis hakim bertindak adil juga tidak diskriminatif. pihak ricksy hanya diberikan masa seminggu agar menghadirkan saksi ahli, sementara jaksa mempunyai 26 saksi ahli di 3.5 bulan. sedangkan 24 saksi ahli itu meringankan serta dua saksi ahli saja dan memberatkan, ujar dia yang ditemani tito pranolog serta andi irman.

Informasi Lainnya:

ia mengatakan perkara yang menjerat ricksy prematuri, dan beberapa pihak lainnya, berkaitan dengan proyek bioremediasi, pemulihan lahan tanah yang tercemar limbah migas secara biologis, selama lahan konsesi pt chevron pacific indonesia (cpi) selama sejumlah wilayah selama sumatera, pada kurun masa 2006--2012.

perkara ini mulai bergulir awal maret lalu, saat jampidsus mulai menggarap penyidikan. cuma berselang pilihan hari saja selama 12 maret kemarin, direktur penyidikan telah mengeluarkan sprindik dengan tersangka ricksy prematuri serta general manager sumatera light north operation, alexia tirtawidjaja. perkara ini lalu menyeret tiga karyawan cpi lainnya-- kukuh kertasafari, widodo juga endah rumbiyanti-- dan betul kontraktor lain, herlan bin ompo, direktur pt sumigita jaya. hal tersebut telah adalah fakta dan sudah dipublikasikan dalam persidangan, ujarnya.

selanjutnya, ricky prematuri segera ditahan, ketika sebagian tersangka lain bebas selama sidang pra peradilan.

di pihak lain, kata dia, selama fakta persidangan juga terungkap, deputi iv kementrian lingkungan hidup, masnellyarti hilman menyatakan substansi pekerjaan bioremediasi itu telah berjalan pas dengan pp no 18 tahun 1999 dan kepmen lh nomor 128 tahun 2003.

dari kementrian lingkungan hidup saja menyampaikan substansi pekerjaan bioremediasi itu sudah berjalan sesuai dengan pp no 18 tahun 1999 juga kepmen lh nomor 128 tahun 2003, tutur dia.

ia menunjukan pt cpi merupakan perusahaan eksplorasi minyak bumi dan terikat production sharing contract (psc) melalui bp migas (sekarang berubah adalah skk migas). salah Satu kewajiban cpi untuk perusahaan psc adalah memulihkan lahan-lahan yang tercemar akibat operasi serta eksplorasi migas.

cpi pun menggelar tender agar situs pemulihan lahan lewat metode bioremediasi pada sejumlah lokasi yang adalah wilayah kerja operasinya. sepanjang tahun 2006--2012 banyak puluhan tender dan diadakan cpi. pt gpi salah Salah satu pemenangnya dengan seleksi yang ketat serta transparan. dibuat direktur gpi dan bertanggungjawab di menangani proyek-proyek bioremediasi, ricksy lah yang menandatangani kontrak kerja dengan cpi, tutur dia.

ia menduga laporan awal kasus ini berasal dari edison effendi, mantan dosen sebuah perguruan tinggi swasta dalam jakarta, dan sudah pilihan kali memenuhi tender proyek bioremediasi pada cpi tetapi kalah. atas catatan itu kejaksaan agung menduga bioremediasi itu tidak diselenggarakan sebagaimana mestinya alias fiktif.

pada proses seterusnya, papar dia, proyek bioremediasi tersebut dianggap merugikan keuangan negara. dugaan atas kerugian negara didukung saksi ahli dan dihadirkan jpu dari bpkp pada salah Satu persidangan.

padahal pada persidangan pra peradilan yang diajukan para terdakwa dari cpi, dan berlangsung selama november lalu, ahli keuangan negara arifin p surya atmadja dalam kesaksiannya di pn jakarta selatan menegaskan bahwa bpkp tidak berwenang menghitung kerugian negara. keuntungan ini karena telah diatur di undang-undang kiranya yang berhak mengaudit merupakan badan pemeriksa keuangan (bpk) sesuai uu no 15 tahun 2005, katanya.

ahli keuangan itu menyebut bpkp tidak mempunyai kewenangan menghitung kerugian negara maka hasilnya pun menjadi tak sah serta harus batal demi hukum. bahkan hasil penghitungan itu tidak dapat dimasukkan sebagai alat bukti.

menurut mukhlis, sampai ketika ini, lanjutnya, jumlah penandatangan petisi tersebut tercatat sampai hari selasa tanggal 1 mei 2013 adalah sebanyak 433 pihak daripada berbagai komponen penduduk indonesia, disamping kaum alumni ipb.

ia menegaskan upaya alumni ipb, cuma mau menyamakan pemahaman kepada warga indonesia tenntang proses peradilan ini yang diwarnai diskriminatif.

kami berharap demii keadilan baru berpihak kepadannya melalui peran komisi yudisial. kami memohon pada ky supaya memantau penegakkan hukum di kasus ini untuk berjalan dengan adil serta transparan, ujarnya.

selain itu, ia memohon untuk ketua majelis hakim tipikor, dr. sudharmawatiningsih, mh mampu memimpin persidangan serta memutus melalui lebih adil pas melalui suara nurani hakim dibuat wakil tuhan di wajah bumi.