RUU Komponen Cadangan belum perlu

setelah sosialisasi pada seluruh bagian mengenai rancangan undang-undang komponen cadangan (komcad) yang di dalamnya termuat wajib militer, sementara banyak pihak dan menolak karena indoneia tidak akan mengalami agresi militer, papar wakil ketua komisi i dpr ri, tubagus hasanuddin.

dengan kemungkinan tidak adanya ancaman agresi militer 10-15 tahun ke depan, melalui kekuatan tni dan 420 ribu pihak update peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta perbaikan kesejahteraan para prajuritnya, dengan demikian wajib militer yang berupa komcad dianggap tak mesti adalah prioritas, kata tubagus di jakarta. minggu.

penolakan ruu ini dan karena ada pasal-pasal dan dinilai diskriminatif semisal pasal 8 ayat (1) juga (2) yang mengharuskan pns, buruh dan pekerja saja dan wajib militer.

mengapa agar penyanyi atau mungkin pengusaha tak kena wajib militer? ujar dia,

Informasi Lainnya:

pasal tersebut dan menyebutkan kalau pns, buruh juga pekerja menolak wajib militer, dengan begini mereka dapat dipidana sekurang-kurangnya 1 tahun (pas pasal 38 ayat (1) ).

pasal lain dan merupakan perdebatan juga amat sensitif merupakan pasal 14 ayat (1) serta (2) dalam mana sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana juga prasarana bumn/bumd atau badan hukum milik perorangan, bisa dimanfaatkan dibuat komcad juga wajib diserahkan pemakaiannya.

dan kalau tak menyerahkannya dipidana penjara 1 tahun (pas pasal 42 ayat ( 1 ). pasal ini dianggap dibuat perampasan pada hak milik perorangan, kata politisi pdip tersebut.

ruu ini inisiatif pemerintah yang diserahkan terhadap dpr ri pada 2010 serta lalu komisi i disosialisasikan kepada warga, perguruan tinggi, pakar pertahanan (tergolong purnawirawan tni).